Washington, 16 September 2026 – Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance menegaskan kebijakan luar negeri Washington di Timur Tengah tidak boleh tunduk pada kepentingan Israel meskipun kedua negara memiliki hubungan strategis yang erat. Pernyataan tersebut disampaikan Vance dalam sebuah konferensi yang diselenggarakan All-In Podcast pada Selasa waktu setempat. Menurutnya, Israel tetap menjadi mitra penting Amerika Serikat dalam sejumlah bidang, termasuk teknologi militer dan pertukaran intelijen. Namun, hubungan sebagai sekutu tidak berarti Washington harus selalu memiliki pandangan yang sama dengan pemerintah Israel. Vance menekankan pemerintahan Presiden Donald Trump akan bekerja sama dengan Israel ketika kepentingan kedua negara sejalan dan mengambil posisi berbeda ketika kepentingannya tidak sama. Pernyataan itu menjadi penegasan mengenai pendekatan pemerintahan Trump terhadap hubungan AS-Israel di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah.

Vance mengatakan setiap keputusan kebijakan luar negeri pada akhirnya harus didasarkan pada kepentingan masyarakat Amerika Serikat. Ia membandingkan hubungan dengan Israel dengan kemitraan Washington bersama negara-negara anggota NATO. Menurut Vance, hubungan penting dengan NATO tidak membuat kebijakan Amerika Serikat di Eropa harus mengikuti seluruh kepentingan organisasi tersebut. Prinsip serupa, menurut dia, seharusnya diterapkan dalam hubungan dengan Israel di Timur Tengah. Washington tetap dapat mempertahankan kerja sama strategis tanpa harus menyamakan posisi pada setiap persoalan regional. Pendekatan tersebut disebut Vance sebagai dasar untuk menjalankan kebijakan luar negeri yang rasional.

Dalam penjelasannya, Vance mengakui Israel telah memberikan kontribusi penting dalam hubungan bilateral, terutama melalui kerja sama teknologi pertahanan dan intelijen. Kedua negara telah membangun kemitraan keamanan selama beberapa dekade dan memiliki kepentingan yang bertemu dalam sejumlah persoalan di Timur Tengah. Namun, perbedaan kepentingan nasional tetap dapat muncul karena Washington dan Yerusalem menghadapi pertimbangan politik, ekonomi, dan keamanan yang tidak selalu identik. Vance menilai kondisi tersebut merupakan sesuatu yang normal dalam hubungan antarnegara. Karena itu, munculnya perbedaan pandangan tidak serta-merta berarti Amerika Serikat meninggalkan kemitraannya dengan Israel. Pemerintah AS tetap akan menilai setiap persoalan berdasarkan kepentingannya sendiri.

Vance juga menyoroti hubungan Presiden Trump dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Menurut dia, Trump menunjukkan kesediaan untuk mengambil posisi berbeda dari Netanyahu ketika pemerintah AS menilai kepentingan rakyat Amerika tidak sama dengan kepentingan pemerintah Israel. Vance bahkan berpendapat Trump lebih bersedia menunjukkan perbedaan tersebut dibandingkan sejumlah presiden Amerika dalam beberapa dekade terakhir. Pernyataan itu merupakan penilaian Vance sendiri terhadap pendekatan pemerintahan Trump dan bukan ukuran independen mengenai hubungan kedua negara. Ia menggambarkan hubungan Trump dan Netanyahu sebagai kemitraan yang tetap memungkinkan munculnya perbedaan pandangan. Pendekatan tersebut menurut Vance diperlukan agar keputusan Washington tidak ditentukan semata-mata oleh kepentingan sekutunya.

Pernyataan tersebut muncul ketika Amerika Serikat menghadapi situasi keamanan yang kompleks di Timur Tengah, terutama berkaitan dengan konflik dengan Iran. Pemerintahan Trump masih menghadapi tekanan politik domestik mengenai arah dan durasi keterlibatan AS dalam konflik tersebut. Vance sebelumnya mengatakan konflik dengan Iran diperkirakan memasuki fase berbeda dalam beberapa bulan mendatang. Ia menggambarkan tahap pertama operasi sebagai upaya melemahkan program nuklir, kemampuan militer konvensional, serta kapasitas Iran memproyeksikan kekuatan. Tahap berikutnya, menurut Vance, akan berfokus pada mencegah pemulihan kemampuan tersebut sekaligus menjaga stabilitas yang lebih luas. Pernyataan mengenai Israel karena itu disampaikan dalam konteks perdebatan yang lebih besar mengenai bagaimana Washington menentukan kepentingannya di kawasan.

Perdebatan mengenai kebijakan Timur Tengah juga berlangsung di Kongres Amerika Serikat. Pada Selasa, Dewan Perwakilan Rakyat AS memberikan suara 220 berbanding 204 untuk mengarahkan Trump menghentikan permusuhan dengan Iran apabila tidak mendapatkan persetujuan Kongres. Tujuh anggota Partai Republik bergabung dengan anggota Demokrat dalam mendukung resolusi tersebut. Pendukung resolusi menekankan kewenangan konstitusional Kongres dalam menentukan keterlibatan negara dalam perang. Pemerintahan Trump memiliki pandangan berbeda mengenai penerapan ketentuan War Powers dalam konflik tersebut. Perdebatan itu menunjukkan kebijakan Timur Tengah bukan hanya menjadi persoalan hubungan AS dengan negara-negara kawasan, tetapi juga menjadi isu politik domestik di Washington.

Hubungan AS dan Israel tetap memiliki dimensi keamanan yang kuat meskipun Vance menekankan independensi kebijakan Washington. Kerja sama pertahanan dan intelijen tetap menjadi bagian penting dari hubungan kedua negara. Pada saat yang sama, pemerintahan Trump dapat memiliki kalkulasi berbeda mengenai langkah tertentu yang dinilai sesuai dengan kepentingan nasional Amerika Serikat. Vance menyatakan Washington akan tetap bekerja dengan Israel ketika terdapat kesamaan tujuan. Namun, pemerintah AS juga akan menyampaikan ketidaksetujuan ketika pandangan kedua negara berbeda. Dengan pendekatan tersebut, Vance berusaha membedakan antara mempertahankan kemitraan strategis dan mengikuti seluruh kebijakan pemerintah Israel.

Situasi regional yang terus berubah membuat pernyataan Vance mendapatkan perhatian lebih luas. Konflik dengan Iran, keamanan jalur pelayaran, aktivitas kelompok bersenjata di kawasan, serta hubungan Washington dengan negara-negara Teluk menjadi bagian dari pertimbangan kebijakan AS. Pada akhir pekan sebelumnya, pejabat Amerika dilaporkan bertemu dengan perwakilan Houthi di Muscat, Oman, dalam pembicaraan yang difasilitasi pemerintah Oman. Pertemuan tersebut menunjukkan Washington juga menggunakan jalur diplomasi di tengah konflik dan ketegangan keamanan yang berlangsung. Amerika Serikat harus mengelola hubungan dengan sejumlah mitra yang memiliki kepentingan berbeda satu sama lain. Kondisi tersebut membuat setiap keputusan Washington dapat memberikan konsekuensi terhadap hubungan regional yang lebih luas.

Pernyataan Vance juga sejalan dengan kecenderungannya menempatkan kepentingan nasional Amerika Serikat sebagai dasar utama kebijakan luar negeri. Ia dikenal berada di antara figur Partai Republik yang sebelumnya menyuarakan kehati-hatian terhadap keterlibatan militer AS di luar negeri. Namun, posisi pemerintahan Trump dalam konflik Iran telah memunculkan perdebatan mengenai bagaimana prinsip tersebut diterapkan ketika Amerika Serikat terlibat langsung dalam konflik. Vance tetap membela pendekatan pemerintahan dengan mengatakan Washington sedang mengejar tujuan keamanan tertentu dan tidak menjalankan operasi agresif pada fase saat ini. Di sisi lain, kritik terhadap konflik terus muncul dari sebagian anggota Kongres dan kelompok politik di dalam negeri. Perbedaan tersebut menunjukkan arah kebijakan Timur Tengah tetap menjadi salah satu isu penting dalam politik Amerika Serikat pada 2026.

Penegasan Vance pada akhirnya menempatkan hubungan dengan Israel dalam kerangka kepentingan nasional Amerika Serikat. Israel tetap disebut sebagai mitra penting dalam bidang pertahanan dan intelijen, tetapi Washington menurut Vance tidak harus menyetujui setiap keputusan pemerintah Israel. Pemerintahan Trump akan mempertahankan kerja sama ketika tujuan kedua negara bertemu sekaligus mengambil jalur berbeda ketika terdapat perbedaan kepentingan. Pernyataan tersebut tidak menunjukkan berakhirnya aliansi AS-Israel, melainkan menegaskan pandangan Vance mengenai batas antara kemitraan strategis dan independensi kebijakan luar negeri. Di tengah konflik Iran dan perubahan situasi keamanan kawasan, penerapan prinsip tersebut akan terus menjadi perhatian. Arah kebijakan konkret Washington dalam berbagai persoalan Timur Tengah akan menunjukkan sejauh mana pernyataan Vance diterapkan dalam keputusan pemerintahan AS.