Jakarta, 23 Oktober 2026 – Greenpeace menyoroti rendahnya realisasi pembayaran denda dalam perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Dari total nilai denda yang disebut mencapai Rp18,9 triliun, organisasi lingkungan tersebut menyatakan baru sekitar Rp78 miliar yang masuk ke kas negara. Kesenjangan antara nilai kewajiban pembayaran dan dana yang berhasil diterima pemerintah menjadi perhatian serius dalam penegakan hukum lingkungan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan putusan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Greenpeace menilai persoalan ini perlu mendapatkan perhatian agar sanksi yang dijatuhkan tidak berhenti pada putusan pengadilan.

Berdasarkan angka yang disampaikan Greenpeace, realisasi penerimaan sebesar Rp78 miliar masih sangat kecil dibandingkan total denda Rp18,9 triliun. Jika dihitung secara persentase, jumlah tersebut hanya sekitar 0,41 persen dari keseluruhan nilai yang disebutkan. Artinya, masih terdapat selisih sekitar Rp18,82 triliun antara total nilai denda dan pembayaran yang telah masuk ke kas negara. Meski demikian, selisih tersebut perlu ditelaah berdasarkan status hukum masing-masing perkara, termasuk apakah seluruh putusan telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. Perbedaan tahapan hukum dapat memengaruhi besaran kewajiban yang sudah dapat ditagih secara efektif.

Persoalan pembayaran denda karhutla berkaitan erat dengan mekanisme penegakan hukum terhadap perusahaan atau pihak yang dinyatakan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Dalam perkara lingkungan hidup, pengadilan dapat menjatuhkan kewajiban pembayaran ganti rugi maupun tindakan pemulihan sesuai ketentuan hukum. Namun, pelaksanaan putusan dapat menghadapi berbagai hambatan, mulai dari proses hukum lanjutan hingga persoalan penelusuran aset pihak yang berkewajiban membayar. Hambatan tersebut berpotensi memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk merealisasikan pembayaran. Karena itu, pengawasan terhadap tindak lanjut putusan menjadi bagian penting dalam memastikan penegakan hukum memberikan hasil nyata.

Greenpeace menilai besarnya nilai denda yang belum terealisasi menunjukkan perlunya penguatan upaya penagihan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Penegakan hukum lingkungan tidak hanya berkaitan dengan penetapan pihak yang bertanggung jawab, tetapi juga memastikan kewajiban yang telah diputuskan dapat dilaksanakan. Apabila pembayaran tidak berjalan efektif, tujuan pemberian sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pencegahan pelanggaran berulang dapat melemah. Selain itu, keterlambatan penyelesaian kewajiban berpotensi menghambat upaya pemulihan lingkungan yang membutuhkan dukungan sumber daya. Transparansi perkembangan setiap perkara diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana putusan hukum telah dijalankan.

Kebakaran hutan dan lahan merupakan persoalan lingkungan yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Selain menyebabkan kerusakan ekosistem, karhutla dapat menghasilkan kabut asap yang mengganggu kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Aktivitas pendidikan, transportasi, serta kegiatan ekonomi juga dapat terdampak ketika kebakaran terjadi dalam skala besar. Kerusakan lahan gambut menjadi perhatian khusus karena kawasan tersebut memiliki peran penting dalam penyimpanan karbon dan pengaturan tata air. Oleh sebab itu, penanganan karhutla membutuhkan kombinasi pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, dan pemulihan lingkungan.

Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan putusan perkara lingkungan berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Koordinasi antarlembaga diperlukan untuk menelusuri kewajiban pembayaran, memantau status perkara, serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan putusan. Selain itu, keterbukaan informasi mengenai nilai denda yang telah dibayarkan dan kewajiban yang masih tertunggak dapat membantu memperkuat akuntabilitas. Data yang terperinci juga diperlukan untuk membedakan antara nilai gugatan, putusan pengadilan, dan kewajiban yang sudah dapat dieksekusi. Dengan informasi yang jelas, evaluasi terhadap efektivitas penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih akurat.

Rendahnya penerimaan denda juga menimbulkan perhatian terhadap penerapan prinsip bahwa pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan harus menanggung biaya yang ditimbulkan. Prinsip tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pembayaran ganti rugi tidak serta-merta menghilangkan kerusakan yang telah terjadi, sehingga tindakan pemulihan tetap menjadi kebutuhan utama. Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pemulihan juga perlu dilakukan untuk memastikan kondisi lingkungan dapat diperbaiki. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak cukup diukur dari besarnya sanksi, tetapi juga dari pelaksanaan kewajiban dan dampaknya terhadap lingkungan.

Sorotan Greenpeace mengenai denda karhutla senilai Rp18,9 triliun dengan realisasi pembayaran sekitar Rp78 miliar menjadi pengingat pentingnya efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Kesenjangan yang besar antara nilai denda dan penerimaan negara membutuhkan penjelasan mengenai perkembangan serta status masing-masing perkara. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam menjalankan putusan yang telah memenuhi ketentuan hukum. Di sisi lain, pencegahan kebakaran dan pemulihan kawasan terdampak tetap harus menjadi prioritas untuk melindungi masyarakat serta ekosistem. Penegakan hukum yang transparan dan konsisten diharapkan mampu memberikan kepastian sekaligus memperkuat tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.