Jakarta, 11 November 2026 – Kementerian Hukum (Kemenkum) terus mendorong pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam proses pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pengembangan prototipe sistem berbasis AI untuk membantu menilai dampak regulasi terhadap masyarakat, dunia usaha, dan penyelenggaraan pemerintahan. Inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan melalui pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis data. Teknologi AI dinilai memiliki potensi untuk mempercepat analisis terhadap berbagai ketentuan hukum yang selama ini membutuhkan proses pemeriksaan cukup panjang. Kemenkum juga berupaya memastikan setiap regulasi yang disusun memiliki tujuan jelas dan dapat diterapkan secara efektif. Pengembangan prototipe ini menjadi bagian dari transformasi digital dalam tata kelola hukum nasional.

Pemanfaatan AI dalam analisis regulasi berkaitan dengan kebutuhan pemerintah untuk menghadirkan peraturan yang lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat. Selama ini, proses penyusunan kebijakan membutuhkan kajian mengenai latar belakang masalah, tujuan pengaturan, serta kemungkinan dampak yang muncul setelah peraturan diberlakukan. Kajian tersebut sering melibatkan berbagai dokumen hukum, data statistik, dan masukan dari pemangku kepentingan. Dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan, sebagian proses pengolahan informasi berpotensi dilakukan secara lebih cepat. Sistem dapat dikembangkan untuk mengidentifikasi keterkaitan antarperaturan, menemukan potensi tumpang tindih ketentuan, dan membantu menyusun gambaran awal mengenai konsekuensi suatu kebijakan. Meski demikian, hasil analisis AI tetap membutuhkan pemeriksaan manusia agar kesimpulan yang dihasilkan sesuai dengan konteks hukum dan kondisi masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat proses pengambilan keputusan tanpa menggantikan kewenangan pembentuk regulasi.

Prototipe yang dikembangkan Kemenkum diarahkan untuk mendukung penerapan analisis dampak regulasi atau Regulatory Impact Assessment (RIA). Pendekatan ini digunakan untuk menilai berbagai pilihan kebijakan sebelum pemerintah menetapkan suatu aturan. Dalam prosesnya, penyusun regulasi perlu mempertimbangkan manfaat yang diharapkan, biaya pelaksanaan, risiko, serta pengaruh kebijakan terhadap kelompok masyarakat yang berbeda. Penggunaan AI dapat membantu mengorganisasi informasi dan mempercepat perbandingan sejumlah alternatif pengaturan. Teknologi tersebut juga berpotensi digunakan untuk menelusuri regulasi yang telah berlaku sebagai bahan evaluasi terhadap rancangan aturan baru. Dengan analisis yang lebih terstruktur, pemerintah diharapkan dapat mengurangi risiko munculnya kebijakan yang tidak efektif atau menimbulkan beban administratif berlebihan. Namun, kualitas hasil tetap sangat bergantung pada kelengkapan data dan ketepatan metode analisis yang digunakan.

Pengembangan teknologi ini juga menjadi perhatian karena Indonesia memiliki jumlah peraturan yang besar dan tersebar pada berbagai tingkatan pemerintahan. Peraturan yang diterbitkan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah perlu memiliki keselarasan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam praktiknya, perbedaan ketentuan atau tumpang tindih pengaturan dapat menyulitkan masyarakat maupun pelaku usaha ketika menjalankan kewajiban administratif. Sistem berbasis AI berpotensi membantu mengidentifikasi persoalan tersebut melalui analisis hubungan antaraturan dan penggunaan istilah hukum. Proses pemeriksaan yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat didukung dengan pencarian dokumen serta pemetaan ketentuan yang lebih efisien. Meski demikian, interpretasi hukum tidak selalu dapat ditentukan hanya melalui kesamaan kata atau struktur dokumen. Karena itu, keterlibatan ahli hukum tetap diperlukan untuk memastikan hasil analisis tidak mengabaikan hierarki peraturan, tujuan pembentukan, dan prinsip hukum yang berlaku.

Selain meningkatkan efisiensi, penerapan kecerdasan buatan dalam evaluasi regulasi diharapkan dapat mendukung transparansi penyusunan kebijakan publik. Analisis dampak yang disusun secara sistematis memungkinkan pemerintah menjelaskan alasan pemilihan suatu kebijakan berdasarkan data dan pertimbangan yang dapat diperiksa. Masyarakat juga memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana suatu peraturan dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari, termasuk biaya layanan, kegiatan usaha, dan akses terhadap fasilitas publik. Namun, penggunaan AI dalam proses tersebut harus memperhatikan risiko kesalahan informasi, bias data, dan keterbatasan kemampuan sistem memahami konteks sosial. Hasil yang dihasilkan teknologi tidak boleh langsung dianggap sebagai kesimpulan hukum yang benar tanpa proses validasi. Pemerintah perlu menetapkan mekanisme pengawasan agar setiap rekomendasi dapat ditelusuri dasar analisisnya. Langkah tersebut penting untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah penggunaan teknologi secara tidak tepat dalam penyusunan kebijakan.

Kemenkum juga menghadapi tantangan dalam menyiapkan infrastruktur digital dan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan teknologi tersebut secara optimal. Pengembangan prototipe AI membutuhkan data regulasi yang terstruktur, sistem keamanan informasi, serta metode pengujian yang dapat mengukur keandalan hasil analisis. Aparatur yang terlibat dalam penyusunan peraturan perlu memahami kemampuan dan keterbatasan kecerdasan buatan agar teknologi digunakan sebagai alat bantu profesional. Pelatihan mengenai pengelolaan data, evaluasi keluaran sistem, dan etika penggunaan AI menjadi bagian penting dari proses penerapan. Kerja sama dengan akademisi, ahli teknologi, dan lembaga terkait juga dapat membantu meningkatkan kualitas pengembangan sistem. Selain itu, pemerintah perlu memperhatikan perlindungan data dan keamanan informasi apabila sistem digunakan untuk mengolah dokumen yang belum dipublikasikan. Dengan persiapan tersebut, penerapan AI diharapkan dapat berjalan secara bertahap dan sesuai kebutuhan kelembagaan.

Pengembangan prototipe kecerdasan buatan untuk menilai dampak regulasi menjadi salah satu langkah Kementerian Hukum dalam memperkuat modernisasi sistem hukum Indonesia. Teknologi ini berpotensi membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih efektif, mengurangi tumpang tindih aturan, serta meningkatkan efisiensi proses evaluasi. Namun, keberhasilan penerapannya tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan perangkat lunak, melainkan juga oleh kualitas data, kompetensi pengguna, dan mekanisme pengawasan yang diterapkan. Kemenkum perlu memastikan bahwa setiap hasil analisis tetap melalui penilaian profesional sebelum digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pengembangan sistem juga harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas. Apabila dilakukan secara bertanggung jawab, pemanfaatan AI dapat menjadi instrumen pendukung dalam menghadirkan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa transformasi digital di bidang hukum dapat diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepastian hukum nasional.