Jakarta, 12 November 2026 – Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) menilai dukungan pendanaan berbasis hasil atau Results-Based Contribution (RBC) dari Norwegia menjadi salah satu bentuk pengakuan internasional terhadap upaya Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan. Pendanaan tersebut berkaitan dengan kerja sama kedua negara dalam menjaga kelestarian hutan, menekan deforestasi, dan memperkuat pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Pemerintah Indonesia memandang mekanisme RBC sebagai instrumen penting untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pengendalian perubahan iklim. Melalui skema ini, kontribusi pendanaan diberikan berdasarkan hasil pengurangan emisi yang telah melalui proses pengukuran dan verifikasi. Dukungan Norwegia sekaligus memperlihatkan pentingnya kemitraan internasional dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global.

Kerja sama Indonesia dan Norwegia dalam bidang kehutanan telah berlangsung selama bertahun-tahun dengan fokus utama pada perlindungan hutan tropis dan pengurangan emisi dari deforestasi serta degradasi hutan. Indonesia memiliki kawasan hutan tropis yang luas dan berperan penting dalam menyerap serta menyimpan karbon. Namun, pengelolaan kawasan tersebut menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan penggunaan lahan hingga kebakaran hutan dan lahan. Melalui kerja sama bilateral, kedua negara berupaya memperkuat kebijakan konservasi sekaligus memberikan dukungan bagi program penurunan emisi. Mekanisme pendanaan berbasis hasil menjadi salah satu pendekatan yang digunakan untuk memastikan kontribusi internasional berkaitan dengan capaian lingkungan yang dapat diukur.

Skema RBC memiliki karakteristik berbeda dibandingkan bantuan pembangunan yang diberikan berdasarkan rencana kegiatan semata. Dalam mekanisme ini, pendanaan dikaitkan dengan capaian pengurangan emisi yang telah dihitung menggunakan metodologi tertentu dan diperiksa melalui proses verifikasi. Pendekatan tersebut bertujuan meningkatkan akuntabilitas sekaligus memberikan insentif bagi negara yang berhasil menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan hutan. Indonesia perlu menyediakan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung penilaian hasil pengurangan emisi. Proses tersebut melibatkan pemantauan perubahan tutupan hutan, penghitungan emisi, serta penerapan sistem pelaporan yang sesuai dengan ketentuan kerja sama. Dengan demikian, pendanaan RBC tidak hanya berkaitan dengan dukungan finansial, tetapi juga mendorong penguatan tata kelola lingkungan.

Wakil Menteri Kehutanan menekankan pentingnya mempertahankan capaian pengurangan emisi melalui kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan. Pemerintah terus menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan perlindungan kawasan hutan. Upaya pengendalian deforestasi perlu dilakukan melalui pengawasan pemanfaatan lahan, pencegahan aktivitas ilegal, serta peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Selain itu, rehabilitasi hutan dan lahan menjadi bagian penting dalam memperbaiki fungsi ekosistem yang mengalami kerusakan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan kehutanan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada sumber daya alam. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat keberlanjutan hasil penurunan emisi dalam jangka panjang.

Pendanaan dari Norwegia memiliki keterkaitan dengan agenda Indonesia dalam mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca melalui sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Pemerintah mengembangkan pendekatan Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 sebagai salah satu strategi utama pengendalian perubahan iklim. Program tersebut diarahkan agar sektor kehutanan dan penggunaan lahan mampu mencapai kondisi penyerapan karbon bersih yang lebih besar daripada emisi yang dihasilkan pada 2030. Untuk mendukung target tersebut, berbagai kegiatan dilakukan melalui perlindungan hutan alam, pengelolaan gambut, rehabilitasi lahan, dan pengendalian kebakaran. Pelaksanaan program membutuhkan dukungan pembiayaan, teknologi, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kerja sama internasional menjadi salah satu unsur pendukung dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Selain memberikan dukungan terhadap program lingkungan, mekanisme RBC juga berpotensi memperkuat kepercayaan mitra internasional terhadap sistem pengukuran dan pelaporan emisi Indonesia. Transparansi data menjadi faktor penting karena hasil pengurangan emisi harus dapat dinilai secara objektif. Pemerintah perlu memastikan bahwa informasi mengenai perubahan tutupan lahan, pengelolaan hutan, dan capaian penurunan emisi tersedia melalui sistem yang kredibel. Penggunaan teknologi pemantauan berbasis satelit dan pengolahan data geospasial dapat membantu meningkatkan ketepatan informasi. Namun, keberhasilan pengawasan juga membutuhkan pemeriksaan lapangan serta koordinasi dengan berbagai lembaga terkait. Dengan sistem yang semakin baik, Indonesia memiliki peluang memperkuat kerja sama pembiayaan iklim dengan mitra pembangunan lainnya.

Manfaat pendanaan berbasis hasil juga diharapkan dapat mendukung masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan. Kelompok masyarakat lokal memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui kegiatan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Program perhutanan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan rehabilitasi ekosistem dapat menjadi bagian dari pendekatan yang menghubungkan perlindungan lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan. Namun, penyaluran manfaat membutuhkan tata kelola yang transparan agar dukungan pendanaan benar-benar digunakan sesuai tujuan. Pemerintah perlu memperhatikan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, termasuk memastikan hak serta kepentingan kelompok yang bergantung pada sumber daya hutan tetap terlindungi. Pendekatan yang melibatkan masyarakat dapat membantu menjaga keberlanjutan program konservasi.

Di tingkat global, kerja sama pendanaan iklim semakin mendapat perhatian karena negara-negara berkembang membutuhkan dukungan untuk melaksanakan komitmen pengurangan emisi. Perlindungan hutan tropis memberikan manfaat yang melampaui batas wilayah negara karena berkontribusi terhadap stabilitas iklim dunia. Indonesia sebagai salah satu negara dengan kawasan hutan tropis terbesar memiliki peran penting dalam agenda tersebut. Meski demikian, upaya perlindungan hutan membutuhkan investasi besar dan kebijakan yang mampu menjawab berbagai tekanan terhadap penggunaan lahan. Mekanisme seperti RBC dapat menjadi salah satu bentuk pembagian tanggung jawab internasional dalam menghadapi perubahan iklim. Dukungan tersebut tetap perlu disertai pengawasan agar manfaat lingkungan yang telah dicapai dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Pernyataan Wakil Menteri Kehutanan mengenai pendanaan RBC dari Norwegia menegaskan pentingnya mempertahankan kemajuan Indonesia dalam pengurangan emisi sektor kehutanan. Dukungan berbasis hasil menunjukkan bahwa capaian lingkungan yang terukur dapat menjadi dasar penguatan kerja sama internasional. Pemerintah diharapkan terus meningkatkan kualitas pengawasan hutan, memperkuat transparansi data, serta memastikan penggunaan pendanaan berjalan sesuai ketentuan. Keberhasilan pengurangan emisi juga perlu didukung keterlibatan masyarakat dan pelaksanaan kebijakan yang konsisten di seluruh wilayah. Dengan pengelolaan yang tepat, kerja sama Indonesia dan Norwegia dapat memberikan manfaat bagi perlindungan ekosistem, pembangunan berkelanjutan, serta pencapaian target iklim nasional. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari kontribusi Indonesia dalam upaya global mengurangi dampak perubahan iklim.