Ketua Purna Paskibraka Indonesia Samarinda Kecam BPIP, Desak Evaluasi Menyeluruh atas Kebijakan Larangan Hijab

SAMARINDA, denganews com — Ketua Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kota Samarinda, Thamrin mengeluarkan pernyataan keras mengecam Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Kecaman ini terkait dugaan adanya larangan penggunaan hijab bagi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri tahun 2024, yang memicu kehebohan di media sosial, Kamis (15/8).

Thamrin menyatakan kekecewaannya atas kebijakan BPIP, yang dianggapnya tidak hanya melenceng dari semangat kebhinekaan, tetapi juga menyinggung perasaan umat Islam di Indonesia. Larangan hijab tersebut dikaitkan dengan Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

“Sebagai Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kota Samarinda bersama Keluarga Besar Purna Paskibraka Indonesia Kota Samarinda, kami mengecam dan mengutuk keras BPIP,” tegas Thamrin dalam pernyataan resminya.

Isu ini mencuat setelah dalam upacara pengukuhan anggota Paskibraka oleh Presiden Jokowi, terlihat bahwa tidak ada satu pun anggota Paskibraka putri yang mengenakan hijab, termasuk perwakilan dari Aceh yang pada awalnya diharapkan tetap mengenakan hijabnya. Hal ini menimbulkan spekulasi publik mengenai adanya larangan penggunaan hijab, yang semakin ramai diperbincangkan dan dikecam banyak pihak.

Thamrin mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap BPIP dan struktur organisasi di bawahnya yang terlibat dalam program Paskibraka. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya merugikan secara ideologis, tetapi juga melukai kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi.

“Presiden RI wajib melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap keberadaan BPIP dan organ struktur di bawahnya dalam program pembentukan Paskibraka di seluruh Indonesia,” tambahnya.

Lebih lanjut, Thamrin tidak segan mengusulkan langkah yang lebih tegas jika evaluasi menunjukkan bahwa BPIP gagal dalam menjalankan tugasnya. Ia bahkan menyarankan agar BPIP dibubarkan jika lembaga tersebut tidak memberikan kontribusi positif bagi pembinaan ideologi Pancasila di kalangan generasi muda.

“Bila perlu, BPIP ini dibubarkan saja,” pungkasnya.

Pernyataan Thamrin ini menjadi salah satu suara keras yang mendesak adanya perubahan dalam penanganan dan pembinaan ideologi Pancasila, khususnya dalam program Paskibraka yang diharapkan tetap menghormati nilai-nilai kebhinekaan dan kebebasan beragama di Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *