JAKARTA, denganews.com -Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akan menerima anggaran sebesar Rp 21,2 triliun pada tahun 2025. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas kementerian, termasuk penegakan hukum, pemajuan HAM, dan pengembangan regulasi.
Dari total anggaran, Rp 17,883 triliun bersumber dari rupiah murni, sementara Rp 3,319 triliun berasal dariPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain itu, Kemenkumham menargetkan pencapaian PNBP sebesar Rp 8,341 triliun tahun depan dengan melakukan inovasi layanan berbasis elektronik dan penataan regulasi tarif PNBP.
Anggaran ini akan difokuskan pada empat program utama: penegakan dan pelayanan hukum, pembentukan regulasi, pemajuan dan penegakan HAM, serta dukungan manajemen. Sebanyak Rp 94,93 miliar akan dialokasikan untuk mendukung prioritas nasional dengan 23 output dari sembilan Unit Eselon I.
Di bidang imigrasi, kebijakan golden visa akan terus berlanjut, sementara sektor kekayaan intelektual akan mengadakan program “Akademi Kekayaan Intelektual” dan inisiatif “Patent Examiners Go to Industries.” Selain itu, bidang pemasyarakatan, pembinaan hukum, administrasi hukum umum, serta pengembangan SDM juga menjadi perhatian utama.
Pagu anggaran 2025 mengalami peningkatan Rp 2,575 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun usulan awal Kemenkumham mencapai Rp 26,9 triliun, pemerintah menetapkan pagu indikatif sebesar Rp 21,2 triliun. Supratman menegaskan bahwa kementerian tidak akan mengajukan tambahan anggaran dan akan mengoptimalkan alokasi yang tersedia guna memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.