Jakarta, 14 September 2026 – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendorong transformasi sistem keselamatan pelayaran dengan memanfaatkan teknologi sebagai bagian penting dalam meningkatkan perlindungan terhadap pengguna transportasi laut. Modernisasi dinilai perlu dilakukan mulai dari pengawasan kondisi kapal, pencatatan penumpang, pemantauan perjalanan, hingga sistem komunikasi ketika terjadi keadaan darurat. Pemanfaatan teknologi diharapkan membuat potensi risiko dapat diketahui lebih cepat sebelum berkembang menjadi kecelakaan yang membahayakan penumpang dan awak kapal. Transformasi tersebut juga penting untuk memperkuat transparansi sekaligus memastikan standar keselamatan benar-benar diterapkan oleh penyelenggara angkutan laut. Keselamatan konsumen tidak cukup bergantung pada pemeriksaan manual yang mempunyai berbagai keterbatasan. Integrasi data dan sistem pemantauan secara digital dinilai dapat menjadi salah satu langkah memperkuat tata kelola pelayaran nasional.

BPKN menilai keselamatan harus ditempatkan sebagai hak mendasar masyarakat ketika menggunakan jasa transportasi laut. Penumpang mempunyai hak memperoleh layanan yang memenuhi standar keamanan sejak membeli tiket hingga tiba di pelabuhan tujuan. Penyelenggara transportasi pada saat bersamaan mempunyai tanggung jawab memastikan kapal berada dalam kondisi layak dan seluruh perlengkapan keselamatan dapat digunakan ketika diperlukan. Pemeriksaan sebelum keberangkatan menjadi bagian yang tidak dapat diabaikan meskipun kapal telah beroperasi secara rutin. Teknologi dapat membantu mendokumentasikan proses tersebut sehingga hasil pemeriksaan dapat ditelusuri dengan lebih mudah. Dengan sistem yang terintegrasi, potensi kelalaian juga dapat diketahui lebih cepat oleh pihak pengawas.

Salah satu aspek yang dapat diperkuat melalui digitalisasi adalah sistem manifest penumpang. Data jumlah orang yang benar-benar berada di kapal harus sesuai dengan informasi yang tercatat sebelum keberangkatan. Ketidaksesuaian manifest dapat menjadi persoalan serius apabila terjadi kecelakaan karena tim penyelamat membutuhkan jumlah dan identitas penumpang secara akurat. Sistem digital memungkinkan pencatatan dilakukan secara lebih cepat sekaligus mengurangi risiko kesalahan administrasi. Identitas penumpang dapat diverifikasi pada saat proses keberangkatan sehingga jumlah orang di kapal dapat diketahui secara aktual. Informasi tersebut juga dapat membantu keluarga dan petugas ketika terjadi keadaan darurat.

Pemantauan posisi kapal secara waktu nyata menjadi bagian lain yang dapat dikembangkan. Teknologi navigasi memungkinkan pergerakan kapal diketahui dari pusat pengawasan sehingga perubahan rute maupun kondisi tidak biasa dapat terdeteksi. Apabila sebuah kapal berhenti mendadak, keluar jauh dari jalur perjalanan, atau mengalami gangguan komunikasi, sistem dapat memberikan informasi kepada petugas. Respons yang lebih cepat mempunyai arti penting dalam kecelakaan laut karena kondisi korban dapat dipengaruhi cuaca, gelombang, dan arus. Semakin lama pertolongan tiba, wilayah pencarian juga berpotensi semakin luas. Sistem pemantauan karena itu dapat membantu memperpendek waktu antara munculnya masalah dan dimulainya respons darurat.

Teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk memantau kondisi teknis kapal. Sensor dapat digunakan untuk membaca berbagai parameter penting yang berhubungan dengan mesin maupun sistem operasional tertentu. Data tersebut kemudian dapat membantu awak kapal mengetahui perubahan kondisi sebelum terjadi kerusakan yang lebih besar. Pendekatan pemeliharaan berbasis data memungkinkan pemeriksaan dilakukan tidak hanya berdasarkan jadwal, tetapi juga berdasarkan kondisi aktual peralatan. Namun, teknologi tetap membutuhkan tenaga yang mempunyai kemampuan membaca dan menindaklanjuti informasi tersebut. Digitalisasi tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak diikuti peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Sistem komunikasi darurat turut menjadi bagian penting dalam transformasi keselamatan pelayaran. Kapal harus mempunyai sarana yang memungkinkan awak menyampaikan kondisi darurat kepada otoritas maupun kapal lain di sekitar lokasi. Perangkat tersebut perlu diperiksa secara berkala agar tetap berfungsi ketika benar-benar dibutuhkan. Informasi mengenai posisi, jumlah penumpang, jenis gangguan, dan kondisi kapal dapat membantu tim penyelamat menentukan respons. Integrasi antara sistem komunikasi dan data perjalanan juga dapat mempercepat pengambilan keputusan. Dengan demikian, petugas tidak harus mengumpulkan seluruh informasi dari awal ketika waktu pertolongan sangat terbatas.

Pemanfaatan teknologi juga perlu diterapkan terhadap pemeriksaan kapasitas kapal. Kelebihan penumpang maupun muatan dapat memengaruhi stabilitas dan keselamatan selama pelayaran. Sistem tiket dan manifest digital dapat membantu mencegah jumlah penumpang melampaui kapasitas yang ditetapkan. Data muatan juga perlu dikelola dengan baik agar distribusi beban dapat diperhitungkan. Pengawasan otomatis tidak sepenuhnya menggantikan pemeriksaan petugas, tetapi dapat memberikan lapisan perlindungan tambahan. Apabila sistem mendeteksi ketidaksesuaian, keberangkatan dapat ditahan sampai persoalan diselesaikan.

BPKN juga mendorong agar transformasi keselamatan tidak berhenti pada pengadaan perangkat. Sistem yang berbeda perlu dapat berkomunikasi dan menghasilkan data yang berguna untuk pengawasan. Apabila informasi tersebar di berbagai institusi tanpa integrasi, respons terhadap keadaan darurat tetap berpotensi berjalan lambat. Pertukaran data antara operator kapal, pengelola pelabuhan, otoritas transportasi, dan unsur pencarian serta pertolongan menjadi penting. Standar mengenai keamanan data juga perlu diperhatikan karena sistem digital menyimpan informasi penumpang dan operasional. Transformasi karena itu harus mencakup teknologi, prosedur, sumber daya manusia, dan tata kelola secara bersamaan.

Peningkatan keselamatan juga membutuhkan pengawasan terhadap kapal yang melayani rute di wilayah terpencil. Transformasi teknologi tidak seharusnya hanya diterapkan pada kapal besar atau pelabuhan utama. Masyarakat di kepulauan dan daerah yang sangat bergantung pada transportasi laut mempunyai hak mendapatkan standar keselamatan yang sama. Tantangannya adalah ketersediaan jaringan komunikasi, infrastruktur, biaya investasi, serta kemampuan operator yang berbeda-beda. Pemerintah dapat menyusun tahapan penerapan berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan setiap wilayah. Dukungan terhadap operator skala kecil juga diperlukan agar modernisasi tidak justru mengurangi akses masyarakat terhadap transportasi.

Edukasi penumpang tetap diperlukan meskipun teknologi keselamatan semakin maju. Masyarakat perlu mengetahui lokasi pelampung, jalur evakuasi, titik berkumpul, serta tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi keadaan darurat. Informasi keselamatan dapat diberikan melalui layar digital, aplikasi, maupun penjelasan awak sebelum kapal berangkat. Penumpang juga perlu mengikuti ketentuan dan tidak memaksakan keberangkatan apabila kondisi dinyatakan tidak aman. Teknologi dapat membantu menyediakan informasi cuaca dan status perjalanan secara lebih cepat. Namun, keputusan keselamatan tetap membutuhkan kedisiplinan seluruh pihak yang terlibat.

Evaluasi terhadap berbagai kecelakaan pelayaran dapat digunakan untuk menentukan teknologi apa yang paling mendesak diterapkan. Setiap kejadian dapat memberikan informasi mengenai kelemahan dalam pencatatan penumpang, komunikasi, navigasi, pemeriksaan kapal, maupun koordinasi pertolongan. Data tersebut seharusnya tidak berhenti sebagai bahan investigasi, tetapi digunakan untuk memperbaiki sistem secara menyeluruh. Apabila pola masalah yang sama terus ditemukan, langkah pencegahan perlu diperkuat. Teknologi dapat membantu memastikan rekomendasi keselamatan diterapkan dan dipantau secara konsisten. Pendekatan tersebut membuat pembelajaran dari sebuah kecelakaan mempunyai manfaat untuk mencegah kejadian berikutnya.

Dorongan BPKN terhadap transformasi keselamatan pelayaran berbasis teknologi pada akhirnya menempatkan perlindungan penumpang sebagai bagian utama modernisasi transportasi laut. Digitalisasi manifest, pemantauan posisi kapal, pemeriksaan kondisi teknis, komunikasi darurat, hingga integrasi data dapat membantu mempercepat pencegahan dan penanganan kecelakaan. Namun, teknologi tidak dapat berdiri sendiri tanpa pengawasan, aturan yang tegas, serta sumber daya manusia yang kompeten. Operator kapal, pemerintah, pengelola pelabuhan, dan masyarakat perlu menjalankan perannya secara konsisten. Modernisasi juga harus menjangkau pelayaran di daerah dan tidak hanya berpusat pada rute utama. Dengan sistem yang terintegrasi dan pengawasan yang kuat, transformasi teknologi diharapkan mampu meningkatkan keselamatan sekaligus memperkuat perlindungan konsumen transportasi laut Indonesia.