Jakarta, 2 November 2026 – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri menekankan pentingnya kesiapan seluruh personel dalam menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat selama masa libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Penegasan tersebut menjadi perhatian dalam rapat koordinasi persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru atau Nataru yang melibatkan berbagai unsur terkait. Kesiapan petugas dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan kelancaran arus kendaraan, keselamatan pengguna jalan, serta ketertiban masyarakat selama periode libur panjang. Pengamanan Nataru membutuhkan perencanaan menyeluruh karena pergerakan masyarakat diperkirakan meningkat di sejumlah jalur utama, kawasan wisata, terminal, pelabuhan, dan pusat aktivitas ekonomi. Selain menyiapkan rekayasa lalu lintas, kepolisian perlu memastikan setiap personel memahami tugas dan tanggung jawabnya ketika bertugas di lapangan. Koordinasi antarlembaga juga menjadi perhatian agar penanganan kepadatan kendaraan dan situasi darurat dapat dilakukan secara cepat. Melalui persiapan sejak dini, Polri berupaya mengurangi potensi kecelakaan dan gangguan perjalanan selama momentum pergantian tahun.

Kepala Korlantas Polri Brigjen Pol. Aries Syahbudin turut menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 yang digelar Kementerian Perhubungan di Jakarta pada Senin, 2 November 2026. Rapat tersebut dipimpin Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan dihadiri Wakil Menteri Perhubungan Suntana serta sejumlah pimpinan lembaga dan operator transportasi. Pertemuan ini menjadi forum untuk menyelaraskan langkah pengamanan dan pelayanan transportasi selama periode libur akhir tahun. Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa kesiapan Nataru tidak hanya bergantung pada jumlah armada, tetapi juga kondisi prasarana dan kemampuan petugas dalam menghadapi situasi darurat. Pemeriksaan kelaikan kendaraan, kesiapan awak transportasi, dan pengendalian kepadatan menjadi bagian penting dalam pembahasan. Selain itu, seluruh instansi diminta memperhatikan potensi gangguan perjalanan akibat cuaca ekstrem dan bencana alam. Kehadiran Korlantas Polri dalam forum tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi antara pengelola transportasi dan aparat kepolisian dalam menjaga keselamatan masyarakat. Kementerian Perhubungan

Sebelumnya, Aries Syahbudin telah menyampaikan sejumlah langkah persiapan Korlantas Polri ketika menghadiri rapat koordinasi angkutan Nataru di Gedung Karya Kementerian Perhubungan pada 27 Oktober 2026. Persiapan tersebut mencakup pelaksanaan operasi lalu lintas, pemeriksaan kelaikan kendaraan angkutan umum, pengecekan kondisi infrastruktur jalan, serta pengaturan lalu lintas menuju kawasan wisata. Korlantas menilai peningkatan perjalanan pada akhir tahun perlu diantisipasi melalui pemetaan titik rawan kecelakaan dan kemacetan. Pemeriksaan terhadap kendaraan angkutan umum menjadi perhatian karena bus diperkirakan menjadi salah satu pilihan transportasi masyarakat selama libur panjang. Selain kondisi kendaraan, kemampuan pengemudi dan kesiapan petugas pengamanan perlu diperhatikan untuk mengurangi risiko kecelakaan. Pengaturan lalu lintas juga harus mempertimbangkan karakteristik setiap wilayah karena pola perjalanan menuju kawasan wisata berbeda dengan pergerakan kendaraan di jalur antarkota. Melalui persiapan tersebut, kepolisian berupaya memastikan pengamanan dapat dilakukan secara terukur berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan. LANTAS INFO+1

Kesiapan personel menjadi salah satu aspek yang terus ditekankan Korlantas Polri dalam menghadapi rangkaian operasi lalu lintas menjelang akhir tahun. Sebelum pelaksanaan pengamanan Nataru, jajaran kepolisian masih menjalankan Operasi Patuh 2026 yang berlangsung sejak 26 Oktober hingga 8 November 2026. Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri Brigjen Pol. Chiko Ardwiatto sebelumnya mengingatkan anggota agar menjaga kedisiplinan, sikap, dan perilaku selama menjalankan tugas. Ia menekankan bahwa kehadiran polisi lalu lintas harus memberikan rasa aman sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berkendara. Pendekatan edukatif dan humanis dinilai perlu dikedepankan agar masyarakat memahami tujuan pelaksanaan operasi kepolisian. Selain itu, komunikasi dan koordinasi internal maupun eksternal menjadi perhatian untuk mendukung keberhasilan setiap kegiatan pengamanan. Pengalaman selama Operasi Patuh dapat menjadi bahan evaluasi dalam mempersiapkan personel menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat saat Natal dan Tahun Baru. Kesiapan anggota diharapkan tidak hanya terlihat dari jumlah personel yang dikerahkan, tetapi juga kemampuan mereka memberikan pelayanan dan mengambil keputusan secara tepat. KORLANTAS POLRI

Kementerian Perhubungan turut menyiapkan sejumlah langkah pengawasan keselamatan untuk mendukung kelancaran angkutan Nataru 2026/2027. Pada sektor transportasi darat, pemerintah merencanakan pemeriksaan kelaikan kendaraan terhadap sekitar 23 ribu bus mulai 10 November 2026 hingga 3 Januari 2027. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga menyiapkan 115 Terminal Tipe A, sebanyak 32.398 armada bus, serta 51 unit jembatan timbang yang direncanakan dapat difungsikan sebagai tempat istirahat. Selain itu, sekitar 12.558 personel dari unsur perhubungan darat dan unit terkait disiapkan untuk mendukung kegiatan pengawasan serta pelayanan transportasi. Data tersebut menjadi salah satu dasar koordinasi dengan kepolisian dalam mengatur pergerakan kendaraan dan mengantisipasi kepadatan. Pemerintah juga tengah membahas pengaturan operasional angkutan barang selama masa libur akhir tahun agar tidak mengganggu kelancaran perjalanan masyarakat. Sistem informasi digital melalui aplikasi MitraDarat akan dimanfaatkan untuk mendukung pemantauan pemeriksaan kendaraan dan kondisi transportasi. Integrasi informasi antarlembaga diharapkan membantu petugas mengambil keputusan lebih cepat apabila terjadi gangguan di jalur perjalanan. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Selain kepadatan kendaraan, ancaman cuaca ekstrem menjadi perhatian dalam persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru. Kementerian Perhubungan memperkuat koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah, serta pengelola prasarana transportasi. Langkah tersebut mencakup pemetaan lokasi rawan banjir dan tanah longsor, penyediaan jalur alternatif, serta kesiapan sarana penanganan keadaan darurat. Informasi cuaca dan kondisi jalan diperlukan agar petugas dapat melakukan pengaturan perjalanan sebelum gangguan berkembang menjadi situasi yang membahayakan. Pada kawasan wisata, peningkatan kendaraan perlu diantisipasi melalui pengawasan akses masuk, pengaturan parkir, dan penyampaian informasi kepada pengguna jalan. Petugas juga perlu memperhatikan keselamatan pejalan kaki serta pengguna kendaraan roda dua yang beraktivitas di kawasan dengan kepadatan tinggi. Kementerian Perhubungan meminta seluruh operator dan instansi terkait menyiapkan rencana operasional yang mencakup pengendalian risiko serta penanganan keadaan darurat. Melalui kerja sama tersebut, penanganan gangguan diharapkan dapat berlangsung lebih cepat tanpa mengabaikan keselamatan masyarakat. Kementerian Perhubungan

Sebagai bagian dari persiapan nasional, Kementerian Perhubungan merencanakan pembentukan Posko Terpadu Angkutan Nataru 2026/2027 yang beroperasi pada 18 Desember 2026 hingga 6 Januari 2027. Posko selama 20 hari tersebut akan menjadi pusat koordinasi dan pemantauan kondisi transportasi bersama berbagai pemangku kepentingan. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meminta seluruh operator menyiapkan rencana operasi yang mencakup kesiapan armada, kemampuan petugas, pengendalian kepadatan, dan prosedur penanganan darurat. Evaluasi harian juga diperlukan agar langkah pengamanan dapat disesuaikan dengan perubahan situasi selama masa liburan. Bagi Korlantas Polri, koordinasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pengaturan lalu lintas dapat mendukung kelancaran perjalanan masyarakat. Pengguna jalan diimbau menjaga kondisi kendaraan, mematuhi aturan lalu lintas, dan mengikuti arahan petugas apabila diberlakukan pengaturan perjalanan. Kesiapan personel, dukungan teknologi pemantauan, serta komunikasi antarlembaga diharapkan dapat membantu menekan risiko kecelakaan dan kemacetan. Dengan persiapan yang menyeluruh, penyelenggaraan angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 diharapkan dapat memberikan perjalanan yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat. Kementerian Perhubungan