Jakarta, 19 November 2026 – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tengah mematangkan mekanisme pemilihan wakil presiden baru untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Salah satu skenario yang menjadi perhatian adalah kemungkinan Presiden Prabowo Subianto menentukan langsung wakil presiden apabila pemungutan suara terhadap dua calon yang diajukannya berakhir imbang. Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menjelaskan bahwa mekanisme tersebut sedang dipersiapkan sebagai langkah antisipasi apabila proses pemilihan tidak menghasilkan calon dengan suara terbanyak. Pembahasan dilakukan menjelang rencana Sidang Paripurna MPR yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026. MPR berupaya memastikan seluruh tahapan pemilihan memiliki dasar hukum dan prosedur yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan ketika sidang berlangsung. Penyiapan berbagai kemungkinan tersebut menjadi penting karena proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden melalui MPR merupakan peristiwa yang jarang terjadi dalam ketatanegaraan Indonesia.
Bambang Pacul menyampaikan bahwa hingga saat ini mekanisme yang dipertimbangkan untuk menentukan satu dari dua calon wakil presiden adalah pemungutan suara atau voting. Dalam mekanisme tersebut, anggota MPR akan memberikan suara kepada calon yang dianggap layak mendampingi Presiden Prabowo hingga akhir masa jabatan. Calon yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, MPR juga harus mengantisipasi kemungkinan kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama. Bambang menjelaskan bahwa apabila pemungutan suara pertama menghasilkan angka imbang, proses pemilihan dapat diulang untuk menentukan hasil akhir. Jika pemungutan suara kedua kembali menghasilkan jumlah yang sama, Presiden dapat menentukan salah satu calon untuk mengisi jabatan wakil presiden.
Ketentuan mengenai kemungkinan tersebut tercantum dalam Pasal 140 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR. Aturan tersebut menjelaskan bahwa MPR memilih satu dari dua calon wakil presiden yang diajukan Presiden melalui sidang paripurna. Apabila kedua calon memperoleh suara sama banyak, pemungutan suara dilakukan kembali sebanyak satu kali. Dalam keadaan hasil pemungutan suara ulang tetap imbang, Presiden diberikan kewenangan memilih salah satu dari dua calon tersebut. Dengan demikian, kemungkinan Presiden menentukan langsung wakil presiden bukan merupakan mekanisme yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari tahapan yang telah diatur dalam tata tertib MPR. Meski ketentuan tersebut tersedia, pelaksanaan teknisnya tetap perlu dipersiapkan agar seluruh proses berlangsung sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain mengantisipasi hasil pemungutan suara yang imbang, MPR juga membahas kemungkinan munculnya persoalan lain selama proses pemilihan. Salah satu situasi yang sedang disimulasikan adalah apabila seorang calon wakil presiden yang diajukan Presiden tiba-tiba mengundurkan diri atau menyatakan tidak bersedia mengikuti pemilihan. Kondisi tersebut memerlukan penanganan tersendiri karena mekanisme pengisian jabatan wakil presiden mengharuskan Presiden mengajukan dua nama kepada MPR. Bambang Pacul menegaskan bahwa berbagai kemungkinan harus dipersiapkan sebelum sidang paripurna dilaksanakan. Panitia Ad Hoc Pemilihan Wakil Presiden bertugas merumuskan langkah teknis agar proses pemilihan tidak terhambat oleh keadaan yang belum diantisipasi. Pembahasan tersebut juga bertujuan memberikan kepastian bagi anggota MPR mengenai prosedur yang harus dijalankan ketika menghadapi situasi khusus.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR paling lambat pada 25 November 2026. Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya menjelaskan bahwa penyerahan nama calon dilakukan sebelum pelaksanaan sidang paripurna agar tersedia waktu untuk memeriksa kelengkapan persyaratan. Setelah menerima usulan Presiden, MPR akan melakukan verifikasi terhadap dokumen dan persyaratan masing-masing calon. Proses pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan kedua nama memenuhi ketentuan yang berlaku sebelum mengikuti pemilihan. Tim verifikasi yang dipimpin Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat akan menjalankan pemeriksaan administratif sesuai jadwal yang telah disiapkan. Hasil verifikasi kemudian menjadi dasar bagi MPR untuk menetapkan calon yang dapat mengikuti tahapan pemilihan dalam sidang paripurna.
Pengisian jabatan wakil presiden menjadi perhatian setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat dalam waktu 60 hari. Ketentuan konstitusional tersebut menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemilihan pengganti Gibran. MPR memiliki tanggung jawab memastikan proses pengisian jabatan berlangsung dalam batas waktu yang telah ditentukan. Di sisi lain, Presiden mempunyai kewenangan mengajukan dua calon yang nantinya dipertimbangkan oleh anggota MPR. Mekanisme ini memperlihatkan pembagian peran antara Presiden sebagai pengusul dan MPR sebagai lembaga yang melakukan pemilihan serta pelantikan.
MPR menargetkan seluruh persiapan teknis dapat diselesaikan sebelum Sidang Paripurna pada 9 Desember 2026. Panitia Ad Hoc diharapkan mampu merumuskan prosedur yang jelas, mulai dari verifikasi calon, pelaksanaan pemungutan suara, hingga langkah yang harus diambil apabila terjadi hasil imbang atau perubahan status pencalonan. Kejelasan mekanisme diperlukan agar proses pemilihan wakil presiden dapat berlangsung tertib dan sesuai dengan ketentuan konstitusi. Hingga kini, skenario Presiden menentukan langsung wakil presiden tetap menjadi kemungkinan yang hanya berlaku apabila dua kali pemungutan suara menghasilkan jumlah suara sama. Apabila salah satu calon memperoleh suara terbanyak, MPR dapat langsung menetapkannya sebagai wakil presiden terpilih dan melanjutkan proses pelantikan. Dengan berbagai persiapan tersebut, MPR berharap pengisian kekosongan jabatan wakil presiden dapat diselesaikan secara sah, transparan, dan memberikan kepastian bagi keberlanjutan pemerintahan nasional.




